Program Kartu BBM Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Pemerintah merencanakan pembuatan program kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi untuk nelayan yang akan dilaksanakan tahun ini.

Inisiatif program ini dicetuskan oleh Gubernur Jawa Tengah Bpk. H. Ganjar Pranowo SH. dimotori pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Seperti disampaikan oleh staff ahli/ staff khusus gubernur dan kepala dinas provinsi Jawa tengah, tujuan dari program kartu BBM ini adalah Pemerintah akan memperkokoh dan memastikan adanya ketahanan pangan yang kokoh, dan salah satu faktor pendukung dari ketahanan pangan adalah kepastian adanya aktifitas nelayan yang dapat menjamin ketersediaan sumber bahan makanan, sedangkan aktifitas nelayan sendri sangat didominasi oleh ketersediaan bahan bakar minyak solar atau bahan bakar minyak lainnya.

Melihat tujuan dari program Kartu BBM diatas tentunya pemerintah harus bisa memonitoring, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi semua aktifitas distribusi dan penjualan bahan bakar minyak solar untuk nelayan.

Target kartu bbm ini adalah diperuntukkan bahan bakar minyak solar yang akan digunakankan nelayan diwilayah pantai utara (pantura) dan wilayah pantai selatan provinsi jawa tengah. dan pada bulan Juli 2014 ini baru satu stasiun bahan bakar yang sudah menggunakan kartu bbm ini yang lainnya belum melaksanakannya.

DKP provinsi mendisposisikan program ini sampai ke kabupaten-kabupaten pantai untuk dapat mengumpulkan data-data nelayan, kapal, dan kemampuan aktifitas berlayar untuk dijadikan acuan data yang akan ditanam pada chip kartu BBM tersebut atau memorinya.

Jadi nantinya nelayan ketika akan membeli solar ke POM atau SPDN, SPBB dan SPBN yang telah ditunjuk tinggal menggesek kartu BBM pada alat gesek yang sudah ditentukan. Pada alat gesek nanti data pembelian solar baik jumlah/ volume solar, tanggal jam pembelian, sisa kuota solar yang dapat dibeli nelayan dapat direcord oleh komputer.

Data record aktifitas pembelian solar nelayan akan masuk pada jaringan yang terintegrasi dalam server utama. Data tersebut dapat dimonitoring secara online dan update oleh pemerintah kabupaten oleh pemerintah provinsi, bahkan bisa update realtime bisa langsung terbaca di laptop meja kerja bapak gubernur.

Program kartu bbm ini sangat bagus untuk memonitoring ketersediaan bahan bakar minyak di wilayah nelayan apakah baik-baik saja dan lancar atau tidak, selain itu program ini untuk mengontrol seberapa jauh sebenarnya bahan bakar minyak bersubsidi ini sudah didistribusikan dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi bisa dikatakan hasil laporan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi program kartu bbm ini bisa untuk mencocokkan laporan distribusi bbm dari pertamina.

Laporan distribusi Bahan bakar minyak ini menjadi sangat penting karena ini menyangkut biaya subsidi yang sangat besar sekali jumlahnya dikeluarkan negara untuk rakyat. selama ini seluruh barang bersubsidi diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan rakyat. sehingga peraturan dan undang-undang tentang barang bersubsidi sedemikian banyak. salah satu peraturan untuk distribusi bahan bakar minyak bisa dilihat peraturan Menteri ESDM.

Sampai bulan Juli 2014 ini pemerintah sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan seluruh stasiun bahan bakan yang terkait dan manajemen pertamina untuk bisa secepatnya melaksanakan program ini, termasuk persiapan peralatan yang digunakan oleh stasiun bbm. Kartu bbm dan Peralatan alat gesek program yang menyertai sudah dikordinasikan dengan menggandeng pihak ketiga yang sudah membangun software program kartu bbm bernama SIMINA.

Seluruh stasiun bahan bakar minyak solar baik SPDN, SPBN, dan SPBB seluruh jawa tengah sebanyak kurang lebih 40 unit stasiun bbm dimohon untuk membelinya Sorftware kartu bbm ini dengan harga 10 juta/ sorftware, meskipun peserta pengelola dan pemilik stasiun bbm mengajukan keberatan adanya biaya tersebut, diharapakan software tidak terlalu mahal seperti itu karena pihak stasiun bbm harus merogoh uang sebesar 15-20jt, selain untuk beli software 10 jtjuga untuk membeli komputer/laptop untuk peralatan pendukung.

Peralatan yang digunakan untuk kelengkapan Kartu BBM ini adalah alat gesek kartu sebagai input data, Komputer/ laptop, modem untuk menghubungkan dengan jaringan internet, dan kartu operator sellular.

Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan bahan bakar minyak ternyata sudah mempunyai software yang mempunyai fungsi seperti kartu BBM tersebut. dan Pertamina sudah menawarkan diri agar software pertamina bisa digunakan dan tidak perlu lagi ada biaya yang dibebankan kepada stasiun bahan bakar minyak SPDN, SPBB, dan SPBN.

Penawaran sorftware dari Pertamina ini ditanggapi oleh DKP Jawa Tengah bahwa tidak ada masalah software ini dari mana yang penting ada software yang mempunyai fungsi seperti apa yang dipaparkan sebelumnya. Namun pada bulan Juli ini masih belum ada kejalasan program SIMINA atau program PERTAMINA yang akan digunakan. Hanya satu SPDN yang sudah menggunakan program SIMINA dan itupun sudah dibantu oeh DKP pembiayaannya.

Kalau memang software yang ditawarkan oleh Pertamina ini gratis seharusnya DKP bisa menerima, agar tidak perlu ada biaya sebesar Rp. 400 juta untuk sebuah software, yaitu 10jt/software dikali (x) 40 unit stasiun BBM. untuk stasiun bbm yang mempunyai kuota kecil di bawah 100 klo liter tentu biaya tersebut lumayan besar,  karena biaya tersebut lebih besar daripada margin keuntungan spdn dari pertamina dengan kuota tersebut selama satu bulan.

Namun yang menjadi pertimbangan penting adalah masalah server dan admin. di mana server dan admin adalah hal yang vital, siapapun yang menguasai server dan admin adalah nanti yang akan menguasai data, dalam arti penguasa data masih bisa mengubah atau tidak sebuah data.

Dalam masalah Kartu BBM siapa seharusnya yang memiliki server dan menjadi admin? tentunya kita harus kembali meninjau apa tujuan awal diberlakukan kartu BBM ini yaitu untuk memonitoring, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi semua aktifitas distribusi dan penjualan bahan bakar minyak, jadi pemerintah yang harus memiliki dan menguasai seluruh jaringan, server, dan admin program Kartu BBM ini.

Sangat menjadi tidak bisa dimengerti bila server dan admin Kartu BBM ini dikuasai oleh pihak lain diluar pemerintah. diberitakan bahwa sampai bulan Juli 2014 ini Pertamina dan DKP masih berunding untuk menentukan software yang ditawarkan Pertamina.

Share this :