BUMN, BUMD, dan pemerintah mempunyai potensi besar merugikan negara dalam mengelola dan menggunakan uang rakyat .
BUMN dan BUMD melakukan aktifitasnya mendapatkan modal kerja dan aset dari uang negara atau uang rakyat. dan Pemerintah mengelola uang rakyat untuk memberikan kebijakan dan mengatur negara ini.
Uang negara yang sudah digelontorkan ke badan usana milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) seharusnya bisa menghasilkan keuntungan pendapatan negara atau pendapatan daerah (PAD) secara maksimal. Begitu juga dengan pemerintah seharusnya bisa mengatur negara ini dengan maksimal mensejaterakan rakyatnya dengan baik.
Namun pada kenyataannya seringkali badan usaha BUMN dan BUMD terlihat keropos dalam struktur modal dan mengalami kerugian karena pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang seharusnya dihasilkan, dan pemerintah hanya pintar menghabiskan uang rakyat tanpa hasil nyata yang baik untuk rakyatnya.
Beberapa hal yang membuat BUMN, BUMD, dan pemerintah merugikan keuangan negara atau rakyat atau tidak maksimal dalam memperoleh laba, atau hasil nyata bagi pemerintah untuk lebih membangun negeri ini.
APBN, APBD, RAB, dan RKAP
Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah landasan BUMN dan BUMD dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Rencana kerja dan anggaran tadi selama mendapatkan persetujuan dari dewan DPR/ DPRD dan pimpinan daerah atau negara maka pengeluaran-pengeluaran biaya dan pendapatan menjadi dianggap mengikuti aturan yang benar bila dilaksanakan.
untuk itu acapkali BUMN, BUMD, Pemerintah akan berupaya bagaimana caranya agar design rencana anggaran bisa disetujui oleh dewan dan pimpinan. bahkan mungkin tidak tanggung-tanggung dalam upaya meloloskan design rencana anggaran disiapkan upeti atau janji-janji manis yang saling menguntungkan bagi pelaksana anggaran dan yang meloloskan anggaran.
Dalam mendesign APBN, APBD, RAB atau RKAP mempunyai potensi besar disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Celah-celah adanya pengeluaran yang bisa dimaklumi atau bisa disetujui oleh dewan dan pimpinan daerah atau negara dimanfaatkan setinggi mungkin.
Target Laba
dalam menentukan target laba seringkali BUMN/BUMD membuat seminimal mungkin meskipun potensi mendapatkan laba lebih besar sangat memungkinkan. Pendapatan yang besar akan diimbangi dengan pengeluaran yang semakin besar untuk keperluan kepentingan seseorang, kelompok, kesejahteraan karyawan yang kelewat tinggi. untuk itu dalam membuat RAB dan RKAP sedapat mungkin disetujui dengan target yang lebih kecil. Bisa dibayangkan anggaran pengeluaran untuk kesejahteraan karyawan berupa gaji dan fasilitas yang tinggi akan menggerus laba yang seharusnya lebih besar diberikan ke kas negara.
SPPD/ Surat Perintah Perjalanan Dinas
Anggaran perjalanan dinas adalah peluang yang sangat memungkinkan untuk melakukan korupsi. anggaran ini akan disisipkan dalam rencana anggaran semaksimal mungkin sebagai peluang korupsi. seringkali aktifitas perjalanan dinas tidak ada namun bukti pertanggungan jawab sudah disiapkan dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan.
Proyek Perusahaan dan Pemerintah
proyek-proyek yang ada untuk mengembangkan perusahaan, proyek operasional , dan proyek pemerintah sangat rawan dan berpotensi besar dalam merugikan negara. Lelang dan penunjukkan langsung untuk mengerjakan proyek seringkali disalahgunakan untuk mendapatakan keuntungan pribadi dan mengurangi kualitas.
Seringkali terdengar BUMN dan BUMD dijadikan ATM bagi pejabat-pejabat pemerintahan nakal untuk mengikuti keserakahan duniawinya saja.
Potensi besar kerugian negara ini harus diimbangi dengan sistem kontrol pelasanaan dan administrasi yang kuat atas tanggung jawab dan tanggung gugat pelaksanaan penggunaan pengelolaan uang rakyat.
BUMN dan BUMD melakukan aktifitasnya mendapatkan modal kerja dan aset dari uang negara atau uang rakyat. dan Pemerintah mengelola uang rakyat untuk memberikan kebijakan dan mengatur negara ini.
Uang negara yang sudah digelontorkan ke badan usana milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) seharusnya bisa menghasilkan keuntungan pendapatan negara atau pendapatan daerah (PAD) secara maksimal. Begitu juga dengan pemerintah seharusnya bisa mengatur negara ini dengan maksimal mensejaterakan rakyatnya dengan baik.
Namun pada kenyataannya seringkali badan usaha BUMN dan BUMD terlihat keropos dalam struktur modal dan mengalami kerugian karena pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang seharusnya dihasilkan, dan pemerintah hanya pintar menghabiskan uang rakyat tanpa hasil nyata yang baik untuk rakyatnya.
Beberapa hal yang membuat BUMN, BUMD, dan pemerintah merugikan keuangan negara atau rakyat atau tidak maksimal dalam memperoleh laba, atau hasil nyata bagi pemerintah untuk lebih membangun negeri ini.
APBN, APBD, RAB, dan RKAP
Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah landasan BUMN dan BUMD dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Rencana kerja dan anggaran tadi selama mendapatkan persetujuan dari dewan DPR/ DPRD dan pimpinan daerah atau negara maka pengeluaran-pengeluaran biaya dan pendapatan menjadi dianggap mengikuti aturan yang benar bila dilaksanakan.
untuk itu acapkali BUMN, BUMD, Pemerintah akan berupaya bagaimana caranya agar design rencana anggaran bisa disetujui oleh dewan dan pimpinan. bahkan mungkin tidak tanggung-tanggung dalam upaya meloloskan design rencana anggaran disiapkan upeti atau janji-janji manis yang saling menguntungkan bagi pelaksana anggaran dan yang meloloskan anggaran.
Dalam mendesign APBN, APBD, RAB atau RKAP mempunyai potensi besar disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Celah-celah adanya pengeluaran yang bisa dimaklumi atau bisa disetujui oleh dewan dan pimpinan daerah atau negara dimanfaatkan setinggi mungkin.
Target Laba
dalam menentukan target laba seringkali BUMN/BUMD membuat seminimal mungkin meskipun potensi mendapatkan laba lebih besar sangat memungkinkan. Pendapatan yang besar akan diimbangi dengan pengeluaran yang semakin besar untuk keperluan kepentingan seseorang, kelompok, kesejahteraan karyawan yang kelewat tinggi. untuk itu dalam membuat RAB dan RKAP sedapat mungkin disetujui dengan target yang lebih kecil. Bisa dibayangkan anggaran pengeluaran untuk kesejahteraan karyawan berupa gaji dan fasilitas yang tinggi akan menggerus laba yang seharusnya lebih besar diberikan ke kas negara.
SPPD/ Surat Perintah Perjalanan Dinas
Anggaran perjalanan dinas adalah peluang yang sangat memungkinkan untuk melakukan korupsi. anggaran ini akan disisipkan dalam rencana anggaran semaksimal mungkin sebagai peluang korupsi. seringkali aktifitas perjalanan dinas tidak ada namun bukti pertanggungan jawab sudah disiapkan dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan.
Proyek Perusahaan dan Pemerintah
proyek-proyek yang ada untuk mengembangkan perusahaan, proyek operasional , dan proyek pemerintah sangat rawan dan berpotensi besar dalam merugikan negara. Lelang dan penunjukkan langsung untuk mengerjakan proyek seringkali disalahgunakan untuk mendapatakan keuntungan pribadi dan mengurangi kualitas.
Seringkali terdengar BUMN dan BUMD dijadikan ATM bagi pejabat-pejabat pemerintahan nakal untuk mengikuti keserakahan duniawinya saja.
Potensi besar kerugian negara ini harus diimbangi dengan sistem kontrol pelasanaan dan administrasi yang kuat atas tanggung jawab dan tanggung gugat pelaksanaan penggunaan pengelolaan uang rakyat.
Share this :
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 Komentar
Penulisan markup di komentar